Desa Mandalamekar

Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya

Permasalahan Desa dan RUU Desa

Tuntutan Alokasi Dana Desa 10 Prosen Dari APBN dalam Kenduri RUU Desa

67 tahun Indonesia merdeka, masih belum ada perubahan yang signifikan bagi desa-desa yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa masih merupakan pemerintahan terkecil yang keberadaannya tidak diakui dengan jelas dalam undang-undang ataupun peraturan pemerintah. Desa masih dianggap tidak mampu juga tidak layak mendapat dan mengelola anggaran.

Kembali ke masa penjajahan dahulu, desa ditempatkan sebagai pemerintahan yang paling bawah, dimana desa diwajibkan menyetorkan upeti untuk pemerintah Hindia Belanda saat itu, dan untuk keberlangsungan pemerintah juga pembangunan, maka dilegalisasi pemungutan dari warga desa nya.

Tak banyak perubahan saat ini, desa itu bagian dari pemerintahan atau komunitas?, dibilang bagian pemerintahan tapi tak diberikan kewenangan pemasukan dan pengelolaan anggaran yang layak, baik itu untuk pembangunan atau sekedar kesejahteraan para pegawainya. Bayangkan untuk setingkat Kepala Urusan (Kaur) di desa-desa di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya, mereka hanya mendapat tunjangan sejumlah Rp. 400 ribu perbulan, tidak separonya dari UMR Kab. Tasikmalaya. Itupun baru 2 tahun belakangan ini.

Untuk penambahan penghasilan dan pembangunan harus pintar-pintar menempatkan warga desa sebagai objek, alias Pemerintah Desa (Pemdes) harus terus memungut kepada warganya, dikemas dengan wajib swadaya, disamping biaya urunan untuk keberlangsungan Pemdes tersebut, rata-rata 2,5 kali dari jumlah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di desa setempat.

Alhasil warga desa yang pada umumnya menjadi warga yang sederhana, karena kebijakan pemerintah diatasnya, harus menanggung beban biaya lebih tinggi dari warga kota. Selain biaya berbagai infrastruktur dalam bentuk swadaya, herannya, jalan setingkat jalan PU Kabupaten saja harus menjadi beban warga desa. Lalu biaya keberlangsungan pemerintahan desa, biaya sekolah yang lebih tinggi ketika memasuki jenjang SLTA, pemilihan Kepala Desa (Kades), padahal untuk biaya Pemilihan Bupati saja Pemkab menyediakan anggaran lebih dari 9 miliar, tapi untuk pemilihan kades pemkab hanya menganggarkan sekedarnya, Rp 2 juta, dari kebutuhan minimal rata-rata 20 juta, perpilkades, di wilayah Kab. Tasikmalaya. Semua itu harus ditanggung warga Desa. Bagi pelaku tingkat desa yang bisa melakukan semua itu dari masyarakat nya, menjadi tolak ukur keberhasilan desa nya.

Kalau desa dianggap sebagai komunitas dan tidak termasuk dalam pemerintah, kenyataannya banyak pekerjaan urusan pemerintah yang di lakukan di tingkat desa. Bahkan standar pelayanan minimal di desa, jauh lebih baik dari pada pemerintah diatasnya.

Alokasi Dana Desa (ADD)

Peraturan Pemerintah yang mewajibkan Pemkab meberikan dukungan dana pembangunan berupa ADD, yang diambil 10 prosen dari sisa dana perimbangan pusat dan daerah. Hingga kini Pemkab masih memberikan dengan setengah hati, untuk Kab, Tasikmalaya sudah 3 tahun ini, hanya mengucurkan ADD untuk pembangunan pisik sejumlah 50 juta, perdesa pertahun. Pemkab masih lebih memperhatikan pengalokasian dana dalam bentuk hibah ataupun berupa bantuan sosial lainnya, kepada desa-desa yang mereka sukai atau lebih kepada kepentingan politis belaka.

Dengan kepastian dana Rp. 50 juta pertahun yang didapat, sulit untuk pelaku tingkat desa merencanakan pembangunan pisik atau mendukung peningkatan ekonomi di desa nya. Apalagi musrembang sekedar kegiatan rutinitas, tak jelas rujukan sekala prioriatas yang jadi acuan. Akhirnya musrembang hanya dianggap kegiatan yang sia-sia bagi desa-desa.

Sedikitnya aliran dana yang masuk ke desa, mengakibatkan persaingan tidak sehat diantara para pelaku ditingkat desa. Bagi desa yang mempunyai akses dan modal cukup, dia akan mendapatkan dana pembangunan yang cukup, sebaliknya bagi desa yang tidak punya keduanya. tentunya akan tertinggal.

Sedangkan masyarakat hanya akan marah kepada pegawai tingkat desa, apabila dianggap tidak mampu mendapatkan biaya pembangunan yang dibutuhkan nya. Mereka tidak menimpakan kekesalannya kepada pemerintah diatasnya atau anggota dewan nya. Kondisi ini mengakibatkan kegelisahan pelaku ditingkat desa, karena tekanan masyarakatnya. Akibatnya banyak pelaku ditingkat desa tidak lagi santun atau peduli kepada pemerintah di atas nya. Tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan terjadinya revolusi, sekedar mendapatkan hak hak warganya.

Kenduri Rancangan UNdang Undang Desa (RUU DESA)

Konpers di Kenduri RUU Desa

Semua Desa menginginkan segera disahkannya Undang-Undang Desa, terutama dalam pengalokasian dan wewenang pengelolaan dana 10 prosen, langsung dari APBN. Selain itu tuntutan masa jabatan kepala desa dalam satu periode menjadi 8 tahun dari 6 tahun saat ini.

Dalam acara Kenduri RUU DESA, Kamis (04/07) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, terungkap dua tuntutan paling penting ini justru yang belum mendapat kesepakatan di antara Pansus RUU DESA dengan Komisi lainnya di DPR RI serta Pemerintah. Anggota DPRRI masih nyaman dengan pengalokasian dana secara sektoral untuk melindungi kepentingan politik mereka, jauh dari peruntukan dan pemerataan pembangunan bagi desa-desa.

“Setidaknya 6 prosen dari APBN alokasi dana untuk desa-desa dan masa jabatan kades selama 8 tahun, sudah tidak lagi menjadi permasalahan dalam Pansus RUU Desa. Ini untuk keadilan dan amanah reformasi demi mensejahterakan masyarakatnya. Selama ini desa diperlakukan dengan sangat tidak adil. Ekonomi di Indonesia hanya dikuasai oleh 2 prosen ppenduduknya saja. Sayangnya belum mendapat persetujuan dari komisi DPRRI lainnya.” jelas Budiman Sudjatmiko, Wakil Ketua Pansus RUU Desa.

Sedangkan Ketua Pansus RUU DESA,Ahmad Muqowam, mengatakan berdasarkan data yang didapat dari Bapenas, tidak kurang 44 triliun alokasi dana bagi desa-desa disetiap tahunnya dan tersebar di berbagai sektor. Kebijakan sektoral ini yang menjadi tidak jelas desa yang mendapatkan alokasi dana tersebut, karena sangat di mungkinkan hanya bagi desa yang mendapat akses atau mempunyai perwakilan di dapil tersebut yang akan mendapatkan dana sektoral tersebut.

“Kami perlu dukungan, supaya anggota dewan di komisi lainnya juga kementrian Keuangan dan Bapenas mau mendukung RUU Desa, sehingga dana sektorlal itu bisa dikelola dalam satu intansi dan dikucurkan ke desa-desa dengan merata. Mereka itulah yang belum menyetujui RUU Desa disahkan,” tandasnya.

Dia juga minta maaf sehubungan RUU Desa tidak bisa diputuskan tanggal 12 Juli 2013, karena belum adanya persetujuan dari Komisi lainnya, Bapenas dan Kementrian Keuangan. Dia berharap desa-desa bisa turut menekan ketiga lembaga tersebut. Dan Pembahasan RUU Desa akan dilanjutkan sekitar 20/08/13.

Dalam kesempatan sebelumnya Ari Sujito, dari IRE Yogyakarta menyatakan bila RUU Desa ini disahkan akan mensejahterakan 75 prosen penduduk Indonesia.

Sedangkan Kepala Desa Mandalamekar, Yana Noviadi, mewakili Gerakan Desa Membangun, menjelaskan, sebenarnya banyak program yang di selesaikan di desa-desa oleh pemerintahan dan warganya, tanpa bantuan pemerintah diatasnya. 67 tahun Indonesia merdeka masih saja mempertanyakan kemampuan desa mengelola anggaran, padahal di republik ini tak ada yang mampu mengelola anggaran, walaupun mereka selalu diberikan kesempatan mengelola anggaran. sedangkan desa yang tidak pernah mendapatkan kesempatan mengelola anggaran yang layak, menjadi bulan-bulanan ketidakpercayaan.

“Peryataan itu pernah dilontarkan Penjajah saat Indonesia mau merdeka, apakah bangsa ini mampu mengelola anggaran?, sekarang pertanyaan itu di ungkapkan ke desa-desa, artinya selama 67 tahun tidak ada kemauan dari pemerintah diatasnya supaya desa lebih maju dan mandiri.

Selain itu Yana, mengusulkan supaya ada setatus yang jelas bagi staf desa, walaupun tidak termasuk dalam pegawai derah, PNS, ataupun pejabat negara, harus ada semacam peraturan yang jelas, agar mereka tidak mudah diberhentikan atau di alih tugaskan oleh Kades. Mereka yang sudah dilatih bisa terus mengeluti bidangnya.

Selain status yang jelas bagi staf di desa, kesejahteraan juga menjadi bagian yang sangat penting dalam menerapkan profesionalisme bagi perangkat desa, saat ini sulit mencari pegawai dengan disiplin ilmu yang memadai, menjadi pegawai desa tidak menarik bagi mereka. Tanpa peningkatan kesejahteraan perangkatnya, kucuran dana yang cukup bagi desa, akan menjadi ranjau-ranjau yang menjebak pegawai ditingkat desa itu sendiri.

“Mereka tidak punya keyakinan bisa hidup sejahtera di desa. Urban menjadi pilihan terbaik bagi mereka. Karenanya Alokasi dana yang cukup bagi desa-desa akan sangat membantu dalam pembangunan dan peningkatan ekonomi, sehingga mereka akan kemabali melirik desa” tandasnya.

Desa dengan berbagai warna dan berbeda potensi selayaknya diberikan kewenangan untuk mendapatkan dan mengelola anggaran yang memadai, untuk akselerasi pembangunan yang tepat sasaran.

Mencari Aksi Yang Efektif

Mengadakan tekanan terhadap Anggota DPR RI komisi lainnya, Bapenas dan Kementrian Keuangan sebagaimana dimohonkan Ketua Pansus RUU Desa, sepertinya aksi pengerahan masa (demo) membutuhkan waktu, biaya dan energi yang cukup besar. Pada kenyataannya demo yang dilakukan perangkat desa selama ini, belum mampu membukakan mata hati mereka.

Sebenarnya ada cara efisien dan efektif, jikalau RUU Desa belum disahkan hingga Pemilu 2014 nanti, maka desa-desa harus mempertimbangkan partisifasinya pada Pemilu tersebut.

Sampai saat ini meskipun diperlakukan tidak adil, pemerintah dan masyarakat desa telah menjadi peserta yang taat dalam menyalurkan hak pilihnya, sebenarnya warga kotalah yang paling banyak tidak menggunakan hak pilihnya disetiap pemilu, alias golput. Lalu apa balasan mereka terhadap orang-orang yang taat, tapi tinggal di desa?

Did you like this? Share it:

Baca tulisan terkait:

  • Tidak ada tulisan terkait!
This entry was posted in Agenda Desa, Ekonomi, Kabar Kampung, Laporan Desa. Bookmark the permalink.

4 Responses to Permasalahan Desa dan RUU Desa

  1. soep berkata:

    Owh.. jadi masalahnya masih di pola pikir wakil rakyat dan pemerintah yang belum pro-Desa ^_^

    semoga lekas sembuh

  2. Kikis Kirwono berkata:

    Dengan dialokasikannya dana APBN ke Desa tanpa melalui berbagai macam jalur, akan memperkecil “kue-kue” yang biasa diperebutkan.

    • mandalamekar berkata:

      Betul, dan hak desa lainnya, seperti ADD dari Pemkab, harus tetap di salurkan

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

*

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  • Komentar Terakhir

  • Flag Counter
  • Meta